Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVAnews
- Sejumlah pejabat Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga kini, Sabtu 23 November 2013, belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik alias e-KTP. Padahal, program ini sudah dimulai sejak Februari 2011 lalu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Rudi Sabarudin, misalnya, hingga saat ini belum memiliki e-KTP. Ini ironis, karena Rudi pejabat tertinggi yang mengurusi pembuatan identitas tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mayat Wanita 'Open BO' Ditemukan di Pulau Pari, Polisi Teliti Penyebabnya Lewat Cara Ini
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Rudi Sabarudin, misalnya, hingga saat ini belum memiliki e-KTP. Ini ironis, karena Rudi pejabat tertinggi yang mengurusi pembuatan identitas tersebut.
Baca Juga :
Apple Hapus Aplikasi WhatsApp dari App Store
“Ya saya belum punya e-KTP, saya dulu rekam massal tahun 2012. Di Kecamatan ada datanya, tapi di Kementerian ternyata belum ada,” katanya.
Rudi tidak tahu pasti kenapa proses pendataan pembuatan e-KTP miliknya bermasalah atau gagal rekam. Namun dia menduga itu terjadi lantaran perekaman e-KTP tahun lalu masih menggunakan sistem operasi versi lama.
Proses perekaman e-KTP tahun 2012 terdapat 11.200 data yang gagal rekam, dan sebanyak 8.964 data rekam rusak. “Kalau yang rusak itu di antaranya foto perempuan tapi namanya lai-laki, atau juga terdapat kesalahan penulisan nama dan agama,” katanya.
Hingga kini di Kota Bekasi, warga yang sudah menerima e-KTP sebanyak 1,336 juta. Sementara untuk yang sudah direkam namun belum dicetak sebanyak 104.994 orang. “Kalau yang belum direkam sekitar 136 ribuan lagi,” kata Rudi.
Selain Rudi, pejabat Kota Bekasi yang belum punya e-KTP di antaranya Sekretaris Daerah Rayendra Sukarmadji dan Wakil Ketua DPRD Sutriyono. “Wakil Wali Kota, Ahmad Syaikhu sebelumnya juga belum punya, masalahnya sama, gagal rekam. Tapi kami sudah kirim alat perekam yang mobile, sekarang dia sudah punya,” katanya.
Dia mengklaim, Disdukcasip Kota Bekasi sudah memberi data-data valid kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga kini masalah e-KTP masih terjadi. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Ya saya belum punya e-KTP, saya dulu rekam massal tahun 2012. Di Kecamatan ada datanya, tapi di Kementerian ternyata belum ada,” katanya.
