Sumber :
- VIVAnews/ Fajar Sodiq
VIVAnews
- Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, menolak menjual lahan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah untuk menanggulangi banjir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mulai angkat bicara.
Ditemui di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa, 26 November 2013, Jokowi biasa pria itu disapa mengatakan, semua wilayah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mengikuti aturan atau kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sebelum Bunuh Diri Live Instagram, Meli Joker Berantem dengan Pacarnya Hingga Benturin Kepala
Lebih lanjut, Jokowi tak mau menanggapi secara serius komentar dingin Nur Mahmudi yang sebelumnya mengatakan, masalah banjir itu adalah urusan masing-masing wilayah.
"Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya," singkat Jokowi kepada wartawan.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menambahkan, masalah banjir di DKI Jakarta adalah masalah bersama yang perlu dikoordinasikan dengan sejumlah wilayah penyanggah.
"Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya koordinasi dengan daerah-daerah lain. Harus ada solusi," ujarnya.
Menurut Hatta, gagasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang digagas oleh Pemprov DKI untuk mengatasi banjir akan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.
"Ini adalah proyek kita bersama yang ujung tombaknya ada di Pemprov DKI. Seperti apa riilnya, yakni berupa tanggul laut, dan penampungan air. Nantinya DKI Jakarta akan bersaing dengan kota-kota besar lainnya yang berada di luar negeri. Saya sangat yakin Pak Jokowi bisa merealisasikan gagasan ini," katanya.
Pemerintah Kota Depok dengan tegas menolak pengajuan Pemerintah Provinsi DKI yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk atau danau sebagai salah satu langkah upaya penanggulangan banjir di Jakarta.
"" kata Nur Mahmudi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok, Wijayanto, mengatakan aturan otonomi daerah melarang hal tersebut. Wijayanto menanggapi pernyataan Ahok dengan komentar yang cukup dingin.
"Keperluannya apa beli lahan di daerah lain. Urus saja Jakarta tidak usah urus daerah lain," katanya.
Rabu 13 November lalu, bukan hanya kurangnya kawasan resapan air. Tetapi air kiriman dari luar Jakarta juga menjadi salah satu penyebabnya. Ahok, sapaan Basuki mengaku telah memberikan hibah sebesar Rp5 miliar untuk daerah Bogor, Tangerang, Bekasi dan wilayah penyangga lain untuk membantu normalisasi hulu sungai luar Jakarta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, Jokowi tak mau menanggapi secara serius komentar dingin Nur Mahmudi yang sebelumnya mengatakan, masalah banjir itu adalah urusan masing-masing wilayah.
