- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendukung penggeledahan kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat di Jalan Raya Perdana, nomor 2, Jakarta Barat.
Penggeledahan yang dilakukan Kamis, 28 November 2013 itu terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bahan bakar minyak (BBM) yang jumlahnya miliaran rupiah di Sudin Kebersihan Jakarta Barat.
"Ya bagus itu. Tugasnya Kejari kan memang harus seperti itu. Baguslah kalau digeledah. Biar ketemu dokumen sebagai buktinya," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 29 November 2013.
Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan seluruh proses penyelidikan kasus dugaan korupsi itu kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Ahok memastikan tidak akan memanggil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin, untuk dimintai keterangan.
"Tidak usah panggil dia (Unu). Lagian dia juga sudah lapor adanya kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki Kejari Jakbar. Tidak apa-apa lah, biarin saja Kejari bekerja sebaik mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Choirun Parapat, mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah bukti.
Kejari juga telah mentetapkan dua tersangka. Tapi Choirun enggan meyebutkan secara detail dua orang yang tertangkap itu. Choirun hanya mengatakan keduanya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara di Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat. "Pejabat PPK berinisial S dan bendahara berinisial K," kata Choirun.
Choirun tidak bersedia menjelaskan secara rinci perihal kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp18 miliar itu. Namun, melihat kasus tersebut, menurutnya tidak menutup kemungkinan Kejari bakal menetapkan tersangka baru. "Tak tertutup kemungkinan Kasudin Kebersihan juga bisa terlibat. Kasus ini masih terus kami kembangkan dan dalami," ucap dia.
Saat penggeledahan, kejaksaan menerjunkan 14 orang penyidik. Penggeledahan dilakukan di tiga ruangan. Penyidik mensortir semua data terkait penggunaan BBM dari tiap kecamatan yang ada di Jakarta Barat.
Dia menjelaskan, ruangan yang digeledah di kantor Sudin Kebersihan Jakarta Barat meliputi ruang anggota PPK, bendahara, dan ruang database.
Saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat fokus untuk menelusuri penggunaan dana BBM pada anggaran 2012 sekitar Rp18 miliar dan 2013 sekitar Rp17 miliar. Dalam pemeriksaan awal, Kejari jakarta Barat menemukan adanya penyimpangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana BBM.
"Nilai kerugiannya nanti akan kami koordinasikan lagi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP)," ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Wahyu Pudjiastuti, tidak menjawab panggilan telepon dari VIVAnews. Pesan singkat juga tidak dibalasnya.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
