Dewan Transportasi: Keselamatan Penumpang di Jakarta Tak Terjamin

Musim Hujan di Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Keamanan dan kenyamanan penumpang transportasi publik di Jakarta memprihatinkan. Tidak ada jaminan peringatan dini atau upaya penyelamatan dalam kondisi terancaman. Ini dikatakan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)  Azas Tigor Nainggolan, Rabu, 11 Desember 2013.

Jokowi Resmikan Huntap hingga Proyek Infrastruktur Pascabencana di Sulteng

Dulu, ia menuturkan, ada jaminan keamanan berupa lampu khusus. “Di taksi, ada lampu kecil di bagian atas, di samping lampu dengan tulisan ‘TAXI’. Di metromini, kopaja, dan mikrolet ada di bagian depan,” kata Azas menerangkan, pada VIVAnews. Saat ada gelagat buruk, sopir menyalakannya.

Dengan begitu, petugas yang berada dekat dengan kendaraan bisa langsung bereaksi. “Kalau lampu darurat nyala polisi harus langsung bergerak. Karena ada yang tidak beres di kendaraan umum. Entah pencopetan, penodongan, atau pelecehan seksual,” ia melanjutkan.

6 Lokasi Camping Populer di Luar Negeri, Ayo Kunjungi!

Namun kini, semua lampu itu hilang. Menurut Azas, itu karena sikap pemerintah dan polisi yang tidak konsisten. Akibatnya, tak ada jaminan keamanan bagi penumpang. Semua baru angkat bicara setelah peristiwa besar terjadi. Petugas keamanan lalu jadi pihak yang disalahkan.

Padahal, kapasitas dan jumlah petugas seringkali tak memadai. “Di KRL ada petugas kemanan. Transjakarta juga, tapi tetap saja upaya kriminal terjadi. Perlu peringatan dini dari sopir, karena mereka biasanya tahu kelompok kelompok kriminal yang beraksi di kendaraan umum,” tuturnya.

Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Nasional, Kemenag: Spirit Bawa Indonesia Menjaga Keragaman

Tak hanya menyoroti soal keamanan, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit juga bicara kenyamanan. Fasilitas pendukung sarana tranportasi publik, misalnya, tak layak. Kondisinya kumuh, penerangan di malam hari minim. Itu memancing pelakukan kejahatan beraksi.

Menurut Danang, tanggung jawab ada di pundak pemerintah serta kepolisian. “Bagaiman Jokowi dan Pemprov menjaga penerangan halte dan membuatnya bersih dari pedagang serta kondisi yang kumuh. Polisi juga harus meningkatkan pengawasan. Misalnya, patroli keliling di halte halte,” Danang membeberkan. (sj)

Bea Cukai layani ekspor pakaian dalam wanita

Pakaian Dalam Asal Bantul Siap Bersaing di Amerika dan Inggris

Bea Cukai layani ekspor puluhan ribu pakaian dalam wanita asal Kabupaten Bantul ke Amerika dan Inggris pada Kamis (21/03).

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024