Tolak Hibah Bus Swasta, Ahok Tuding Anak Buahnya Sengaja Mempersulit
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku kesal kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
Ahok, sapaan Basuki menganggap mereka mempersulit penerimaan bus sumbangan dari swasta, yakni PT Telkomsel, PT Roda Mas dan PT Ti-phone.
Menurut Ahok, SKPD mempersulit pengadaan bus itu karena terbentur Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi kendaraan operasional dan dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, Ahok berpendapat, dari pada tidak ada bus, lebih baik menggunakan bahan bakar solar untuk sementara waktu. Sebab, kata dia, itu lebih efektif dibandingkan menunggu bus yang datangnya masih lama. Belum lagi harus menunggu pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (BBG).
"Bukan tidak setuju menggunakan bus bahan bakar gas, saya sangat setuju pakai gas. Sekarang kan Anda butuh bus, tapi ngotot pakai gas. Ada pepatah kuno, kalau tidak ada kerbau buat membajak, kuda pun jadi. Kalau tidak dimulai kapan ada bus," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 28 Maret 2014.
Sebenarnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan proses pembelian TransJakarta dan bus sedang dengan total 4.000 unit. Dengan bertambahnya bus tersebut, mau tidak mau Pemprov DKI harus menambah 45 Stasiun Pengisian BBG. Saat ini di Jakarta hanya ada 11 SPBG.
Karena alasan itu, Ahok memilih pengadaan bus yang berbahan bakar solar ketimbang berbahan bakar gas. Hanya saja, usul Ahok tersebut terbentur dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
"Kalau sudah datang 3 ribu atau 4 ribu bus kami butuh 45 SPBG dan itu terjadi paling cepat 2017. Terus Anda mau isi pakai apa. Mau isi pakai air kencing," kata Ahok dengan nada keras dan muka memerah.
Perda Akal-akalan
Ahok menuding, Perda tersebut hanya sebagai akal-akalan saja supaya para SKPD yang mempersulit penerimaan bus swasta itu bisa bermain proyek. Juga mengambil keuntungan dari uang negara.
"Jadi saya bilang pilih mana, demi ada gas, tapi tidak ada bus atau pakai solar tapi bus banyak. Perda mengatakan, seluruh kendaraan umum dan operasional harus menggunakan gas. Itu Perda 2005. Itu Damri, Mayasari Bhakti, PPD, pakai solar atau gas. Itu padahal pengadaan bus tahun 2009 lho. Masa SPBG lima tahun belum siap," kata dia.
Ahok heran ada bus hibah yang berbahan bakar solar dipersulit. Tapi bus pariwisata bermesin asal China merek Wei Chai dan menggunakan bahan bakar solar malah diterima. Apalagi semua kendaraan dinas gubernur, wakil, Ketua DPRD dan beberapa kepala dinas pun menggunakan solar. Dan itu tidak dipermasalahkan.
"Orang sumbang bus tidak boleh jalan. Padahal bus pariwisata pakai solar. Kendaraan dinas pakai solar, alasan mereka tidak jelas," kata dia. (umi)
Indonesia Tegaskan Ini ke PBB Respons Pecahnya Perang Iran Vs Israel
Merespons pecahnya perang Iran Vs Israel, Indonesia meminta PBB untuk melakukan sejumlah langkah guna menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.
